Penyusunan Anggota Satgas Judi Daring Mulai Intensif Pekan Depan

Selain mengoptimalkan satgas, pemerintah perlu menyusun rencana dan strategi komprehensif untuk memerangi judi daring.

Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria menjawab pertanyaan media, Jumat (19/4/2024), di kantor Kemenkominfo, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS  —  Pembentukan satuan tugas penanganan judi daring rencananya akan dibahas lebih intens dalam sepekan mendatang. Kesungguhan pemerintah memberantas judi daring setelah satgas terbentuk dinantikan publik.

"Kemarin (Kamis, 18/4/2024) rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Nanti seminggu lagi akan ada rumusan-rumusan tentang langkah-langkah penuntasan satgas darurat judi daring. Jadi, penanganan judi daring harus komprehensif, integral, dan holistik," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi kepada media, Jumat (20/4/2024), di Jakarta.

Menurut Budi, penyusunan satgas penanganan judi daring akan dibawah komando Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sejumlah kementerian/lembaga akan dilibatkan dalam satgas itu di antaranya Kemenkominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan, dan Polri.

Komposisi kementerian/lembaga seperti itu, kata Budi, sudah tepat karena sesuai dengan kewenangan. Misalnya, Kemenkominfo mengurusi tentang tindakan menurunkan atau menutup konten judi daring. Dia menyebutkan, selama delapan bulan terakhir, Kemenkominfo telah memblokir sekitar 1,6 juta konten judi daring.

Baca juga: Penyusupan Judi Daring Kerap Terjadi di Laman Lembaga Pendidikan

Chairman Communication and Information System Security Research Center Pratama Persadha, saat dihubungi, Sabtu (20/4/2024), di Jakarta, berpendapat, selain mengoptimalkan peran satgas, pemerintah perlu menyusun rencana dan strategi yang komprehensif untuk memerangi judi daring. Pemerintah pun harus mempunyai langkah preventif berupa pemantauan dan penindakkan praktik judi daring sejak dini.

"Selain itu, mengoptimalkan kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan penting dilakukan pemerintah untuk melacak dan memotong jalur keuangan yang rentan dipakai transaksi perjudian," katanya.

Pelibatan ahli keamanan siber dalam pemberantasan judi daring merupakan langkah penting yang dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan judi daring. Mereka dapat membantu mengidentifikasi celah keamanan dalam infrastruktur digital yang digunakan oleh pelaku judi daring. Ahli keamanan siber juga dapat membantu dalam melakukan investigasi digital terhadap pelaku judi daring, termasuk melacak asal alamat protokol internet yang digunakan dalam praktik perjudian daring.

Kementerian/lembaga tersebut memiliki kewenangan memberantas judi daring. Hanya saja, tantangannya sejauh mana satgas bisa berjalan efektif.

"Dengan melakukan penegakan hukum yang maksimal, baik, dan memberikan efek jera yang nyata terhadap bandar, agen, dan pelaku judi daring, hal ini diharapkan dapat memberikan efek pencegahan di masyarakat," kata Pratama.

Praktisi teknologi informasi, Alfons Tanujaya, yang dihubungi terpisah, menilai, komposisi kementerian/lembaga yang disebut-sebut bakal terlibat dalam satgas penanganan judi daring sudah tepat untuk mendeteksi konten judi daring berikut penegakkan hukumnya. Kementerian/lembaga tersebut memiliki kewenangan memberantas judi daring. Hanya saja, tantangannya sejauh mana satgas bisa berjalan efektif.

"Pertanyaannya, serius tidak menindak setelah satgas terbentuk?" ujarnya.

Baca juga: Sarang Judi Daring, Meta Dapat Surat Teguran dari Kemenkominfo

Menurut Alfons, praktik judi daring umumnya menggunakan uang untuk bertransaksi, bukan semata-mata memakai aset kripto. Pemerintah dan penegak hukum sebenarnya bisa menelusuri aliran dana yang dipakai untuk transaksi.

Seorang wartawan merekam jalannya konferensi pers terkait kasus judi daring di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/9/2023). Bareskrim Polri menangkap 11 tersangka kasus judi daring di Denpasar, Bali, pada Kamis (7/9/2023). Dari para tersangka yang mengelola situs judi Oto88 tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 12 laptop, 21 ponsel, dan satu kotak kartu SIM.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Siber Sehat Indonesia Ibnu Dwi Cahyo mengatakan, fenomena judi daring sebenarnya bukan fenomena baru. Namun, fenomena ini marak di masyarakat sejak pandemi Covid-19.

Iklan judi daring yang dulunya meminta deposit atau top up ratusan ribu hingga jutaan rupiah kini bisa dimulai dari Rp 10.000.

Pada saat itu, aktivitas sosial masyarakat yang dibatasi membuat penggunaan internet melejit. Iklan judi daring yang dulunya meminta deposit atau top up ratusan ribu hingga jutaan rupiah kini bisa dimulai dari Rp 10.000. Hal ini menyebabkan masyarakat kelas menengah bawah yang umumnya sudah memiliki ponsel pintar tetapi literasi keuangan kurang menjadi sasaran iklan judi daring.

"Iklan judi daring yang sekarang berkembang masuk lewat media sosial. Metode 'serangannya' cukup personal, termasuk lewat akun yang menyukai sepak bola. Tinggal, satgas mau tidak mengikuti aliran uang tersebut," kata Ibnu.

Baca juga: Rekening Hasil Jual Beli Menopang Judi "Online"