Anggota DPR Minta Pemerintah Batalkan Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Original source (on modern site) | Article images: [1]

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun tangan menyelesaikan masalah pemecatan 249 tenaga kesehatan atau nakes di Manggarai di Nusa Tenggara Timur (NTT) usai demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemerintah pusat diminta menjembatani Pemerintah Kabupaten Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama. Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut.

"Pemecatan harus dibatalkan karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara, terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung," kata Netty dalam rilis yang diterima, Sabtu, 20 April 2024.

Netty pun menilai, pemecatan ini menunjukkan sikap pemerintah yang tidak siap menerima kritik. Pemerintah juga dianggap tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional.

Menurut Netty, pengangkatan nakes menjadi  PPPK memang wewenang pemda. Namun bukan berarti pemerintah pusat mendiamkan tindakan pemecatan yang sewenang-wenang. 

"Pemerintah pusat tidak boleh bungkam. Apalagi yang dituntut oleh nakes ini merupakan hal yang wajar dan seharusnya mereka dapatkan," kata Netty.

Politikus PKS ini berharap, kejadian tersebut menjadi alarm dan ditanggapi serius oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga harus memonitor kasus pemecatan nakes di Manggarai ini agar tidak terjadi kasus serupa di daerah lain.

Iklan