Menanti Solusi dari Pemecatan 249 Nakes di Manggarai

Sebanyak 249 tenaga kesehatan di Manggarai, NTT, yang dipecat pemda dengan alasan keuangan daerah menantikan solusi.

Ratusan tenaga kesehatan honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonnakes menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus agar tenaga honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara, Senin (7/8/2023).

Pemecatan 249 tenaga kesehatan kategori honorer dan tenaga kontrak di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, menanti solusi. Pemerintah daerah beralasan masalah keuangan daerah tidak memadai untuk menaikkan honor sesuai tuntutan para nakes atas kenaikan upah.

Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Herybertus GL Nabit mengakui Pemda Manggarai telah menonaktifkan 249 tenaga kesehatan berstatus honorer dan kontrak sejak 1 April 2024. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan beberapa hal.

Pihaknya juga memantau dampak dari kondisi itu. Jika berdampak serius, akan dilakukan seleksi terhadap beberapa nakes yang sudah dirumahkan untuk direkrut kembali.

Herybertus lalu memaparkan ihwal masalah itu. Para nakes awalnya direkrut tahun 2014-2016 oleh bupati terdahulu sebagai pendukung pelaksana kegiatan (PPK).

"Tugas tenaga PPK ini, antara lain, untuk menangani TBC, gizi buruk, HIV, dan keluarga berencana. Mereka diupah Rp 400.000-Rp 600.000per bulan bagi tenaga honor, dan tenaga kontrak sesuai upah minimum daerah, sekitar Rp 2 juta per bulan. Ditempatkan di setiap puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu), bukan di rumah sakit umum daerah," kata Herybertus saat menghubungi Kompas di Kupang, Kamis (18/4/2024).

Pemkab Manggarai sejak 2023 berusaha mempertahankan keberadaan para nakes honorer dan kontrak itu meski ada aturan yang membolehkan pemberhentian mereka seperti dilakukan beberapa kabupaten di NTT. Pemda Manggarai menilai, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk mencapai target-target pembangunan bidang kesehatan, di samping mengurangi angka pengangguran yang berdampak luas.

Baca juga: 249 Tenaga Kesehatan dipecat di Manggarai NTT

Alfons (36), tenaga kesehatan di Puskesmas Bakunase, Kota Kupang, menerima vaksin, Selasa (19/1/2021).

Meski demikian, menurut Herybertus, pada 6 Februari 2024 para nakes ini mendatangi kantor bupati. Mereka ditemui Sekda Manggarai Fansi Jahang. Mereka menanyakan belum terbitnya surat perintahpengangkatan. Mereka juga menuntut agar semua wajib diangkat tanpa proses seleksi dengan alasan sudah lama bekerja.

Tuntutan berikutnya mendesak pengusulan pengangkatan nakes sebanyak mungkin ke pemerintah pusat untuk program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pengangkatan sebagai ASN. Nakes asal Manggarai harus diprioritaskan dalam proses pengangkatan itu.

Selanjutnya, upah nakes yang selama ini Rp 400.000-Rp 600.000 per bulan harus dinaikkan menjadi Rp 2 juta-Rp 3 juta per bulan. Pertimbangannya, biaya hidup terus meningkat. Semua tuntutan di atas yang harus segera direalisasikan, menurut dia, sulit dipenuhi karena keuangan daerah terbatas.

Begitu pula tenaga kontrak yang selama ini dibayar Rp 2 juta per bulan, sudah sesuai UMR, yang jika ada kenaikan akan menyulitkan daerah. "Jika mereka menuntut lebih, keuangan daerah terbatas. APBD sudah ditetapkan, tidak bisa diutak-atik," katanya.

Pemkab telah menyampaikan secara terbuka perihal keterbatasan keuangan daerah kepada para pengunjuk rasa. Pihaknya meminta agar mereka bersabar. Memang tidak mudah hidup dengan upah Rp 400.000 atau Rp 600.000 per bulan di tengah harga bahan pokok yang terus bergerak naik. Namun, kondisi ini tidak hanya dialami nakes Manggarai, tetapi juga sebagian besar tenaga honor di kantor-kantor pemda.

Baca juga: Nakes Dipecat di Manggarai, Pastikan Hak Mereka Diberikan secara Layak

Tampak kesibukan perawat di RSUD Yohanes Kupang setiap hari. Mereka menolong pasien tanpa pamrih, termasuk pasien yang masuk kategori ODP dan PDP.

Sebagian tuntutan sedang diupayakan dan sebagian disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, pada 12 Maret 2024, aksi berlanjut dengan tuntutan yang sama pula. "Saya menilai, ini bukan aksi normal lagi, tetapi demonstrasi dengan motif lain menjelang Pilkada 2024. Sejumlah tuntutan dalam aksi pertama sedang saya upayakan. Dalam aksi demontrasi ini mereka juga mendatangi gedung DPRD dengan membacakan tuntutan yang sama," kata Herybertus.

Ia mengatakan, nakes juga harus menghormati dan menjalankan disiplin dan loyalitas terhadap atasan termasuk pemerintah daerah setempat. Mereka juga harus memperlihatkan sikap loyalitas dan disiplin sebagai bagian dari pengabdi negara.

Ia pun menyesalkan sejumlah hal yang tidak relevan dalam orasi terbuka. Misalnya, soal kekayaan bupati yang sumber informasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pilkada pada 27 November 2024 mendatang.

Baca juga: Lima Kabupaten di NTT Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Lima bupati dan lima wakil bupati masing-masing dari Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara foto bersama seusai dilantik Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Jumat (26/2/2021).

Terkait dampak pemecatan itu, dinas kesehatan dan pihak terkait sedang mengadakan pemantauan dan evaluasi di lapangan. Jika berdampak serius, dilakukan seleksi terhadap beberapa nakes yang sudah dirumahkan, tentu sesuai kebutuhan dan sesuai prosedur. Tidak semua nakes yang dirumahkan dipanggil bekerja kembali.

Herybertus mengatakan, para nakes telah menyampaikan permohonan maaf secara tertulis terkait aksi demonstrasi yang mereka gelar beberapa waktu lalu. Sesuai rencana, mereka akan bertemu bupati pada Jumat (19/4/2024) ini.

Mengenai kekayaan Bupati Manggarai yang meningkat drastis seperti disinggung sejumlah pihak, ia mengatakan, kekayaan itu tidak bertambah. Herybertus memiliki tiga bidang tanah di Labuan Bajo, warisan orangtua. Tahun 2019 harga tanah di sana, sesuai nilai jual obyek pajak (NJOP), berkisar Rp 400.000-Rp 600.000 per meter persegi.

Tahun 2022/2023 NJOP naik menjadi Rp 7 juta-Rp 8 juta per meter persegi. Dengan demikian, laporan hasil kekayaan penyelenggara negara pun naik.Hal ini telah diketahui KPK dan pihak terkait lain.

Baca juga: Berlayar Menjumpai Pasien Hingga ke Pelosok Negeri

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Edy Wuryanto, di Jakarta, Selasa (16/4/2024), mengatakan, pemecatan tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai sebagai dampak tidak diperpanjangnya surat perintah kerja (SPK) tenaga kesehatan oleh Bupati Manggarai patut menjadi perhatian bersama. Ia menilai, persoalan tersebut merupakan masalah struktural sehingga harus diatasi pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan melalui Kementerian Kesehatan, pemecatan terhadap setidaknya 249 tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai itu terjadi setelah mereka berunjuk rasa ke Pemerintah Kabupaten Manggarai. Unjuk rasa itu dilakukan dua kali.

Nikodemus Jehadin (42), salah satu anggota nakes yang dirumahkan, mengatakan, dirinya masih mengharapkan niat baik bupati untuk mengembalikan para nakes ke posisi semula. Aspirasi yang mereka sampaikan beberapa waktu lalu merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Manggarai. Upah yang lebih layak berimbas terhadap pengabdian dan pelayanan yang lebih berkualitas dan profesional.

Pihaknya berencana berdialog dengan bupati pada Jumat ini. "Kami berharap pertemuan itu membuahkan hasil yang positif bagi semua anggota nakes yang dirumahkan. Sebagian besar dari kami sudah menikah dan memiliki istri atau suami dan anak-anak. Selama dirumahkan ini saja, kami sudah kesulitan membiayai hidup keluarga," katanya.

Para nakes, lanjutnya, mengalami dilema karena usia mereka rata-rata di atas 30 tahun. Akan lebih sulit mencari kerja di tempat baru. Pihaknya berharap segera ada solusi dari pemda terkait masalah nakes di wilayah itu.