DBD: Ratusan Meninggal, Pemerintah Diminta Tidak Abai

KBR, Jakarta- Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh penanganan demam berdarah dengue (DBD) yang telah mengakibatkan ratusan orang meninggal.

Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan mengatakan, meski kematian masih kurang dari 1 persen, namun pemerintah harus mampu mencegah dan mengendalikan kasusnya secara merata di seluruh daerah.

"DBD itukan sampai hari ini masih dianggap sebagai Neglected Diseases penyakit-penyakit yang terabaikan, kurang perhatian, padahal angka kematiannya tinggi. Kalau diliat angka tadi memang belum 1 persen, tapi apakah harus menunggu kematian? Kematian sudah dijawab ada sekarang, dan tidak harus mengunggu orang-orang terdekat baru kemudian pemerintahnya heboh," kata Ede Surya kepada KBR, Senin (6/5/2024).

Ketua Umum IAKMI, Ede Surya Darmawan mengatakan, upaya pencegahan ini perlu penguatan kesiapan pelayanan kesehatan. Terutama dalam hal deteksi dan intervensi kasus DBD agar tidak terjadi kondisi perburukan dalam penanganan pasien.

"Yang berikutnya tentu saja kita sangat berharap pemerintah itu meningkatkan kampanyenya, promosi kesehatan, mengampanyekan kepada masyarakat bahwa saat ini situasi yang kita hadapi adalah pemanasan global. Udara sangat panas dan itu akan mempermudah nyamuk berkembang biak," imbuhnya.

Baca juga:

• Pendidikan Dokter Spesialis, Tak Perlu Lagi Uang Kuliah
• Jokowi Instruksikan Terobosan Tambah Dokter Spesialis

Ede mengatakan, selain pelayanan kesehatan, penanganan kasus DBD juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Caranya dengan mencegah dan memberantas sarang nyamuk di rumah maupun lingkungan tempat tinggal.

"Nah teknologi baru itu harus dikenalkan ya. Dulu kita mengenalkan nyamuk wolbachia. Ternyata itu belum dilanjutkan ya, seharusnya dilanjutkan dengan baik dengan komunikasi yang bagus sehingga orang bisa memahami dengan baik," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap jumlah kasus dan angka kematian akibat DBD meningkat pada pekan ke-17 tahun ini. Di periode itu, terdapat 88.593 kasus DBD, dan 621 angka kematian. Angka itu lebih tinggi ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 209 kematian dari total 28.579 kasus.

Kasus DBD tertinggi terjadi di Kota Bandung dan Kabupaten Tangerang. 

Juru bicara Kemenkes, Ngabila Salama mengatakan bakal menanggulangi DBD dengan menggencarkan kampanye pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vaksinasi.

"Untuk mencegah komplikasi dan kematian tentunya deteksi ini dan pengobatan ini adalah kunci. Tidak ada ubat spesifik untuk demam berdarah. Hanya perhatikan cairan yang adekuat. Jadi makanya tidak boleh terlambat. Karena kalau terlambat jadi akumasi bisa shock kekurangan cairan dehidrasi dan akhirnya meninggal," ujarnya saat dihubungi KBR, Jumat (03/05/2024).

"Jadi jika demam tidak membaik dalam dua hari segera datang ke puskesmas. Akan dilakukan pemeriksaan demam berdarah ataupun pemeriksaan darah lengkap gratis di puskesmas. Dan jika demam berdarah akan dilakukan kejujukan ke rumah sakit untuk dilakukan terapi cairan dan monitoring," sambungnya.

Juru bicara Kemenkes, Ngabila Salama mengeklaim telah menyediakan fasilitas pemeriksaan darah dan rapid test DBD gratis di puskesmas. Fasilitas itu disediakan untuk memudahkan warga mendeteksi penyakit lebih awal.

Editor: Muthia Kusuma Wardani

• DBD
• Kemenkes
• IAKMI
• Demam Berdarah
• wolbachia